Beberapa pergeseran diterapkan dalam pembangunan pendidikan 2010-2014 adalah:

  1. Perubahan wajib belajar menjadi hak belajar
  2. Kesetaraan dalam pendidikan
  3. Pendidikan komprehensif
  4. Perubahan fungsi sekolah negeri menjadi sekolah publik
  5. Perubahan dasar perencanaan pendidikan yang berdasarkan suplai menjadi berdasarkan kebutuhan

ad.1.

Paradigma wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun digeser menjadi hak belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang menjamin kepastian bagi semua warga negara untuk memperoleh pendidikan minimal sampai lulus SMP. Dengan pergeseran paradigma tersebut, pemerintah wajib menyediakan sarana prasarana dan pendanaan demi terselenggaranya pendidikan bagi seluruh warga negara.

ad.2.

Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa: setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu dan setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.
Selanjutnya Pasal 6 juga menyatakan bahwa: warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus, dan warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus dan warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus.

ad.3.

Dalam pendidikan komprehensif terkandung pendidikan karakter khususnya pendidikan karakter bangsa yang harus ditanamkan sejak pendidikan usia dini hingga pendidikan tinggi. Sementera itu makin tinggi tingkat pendidikan peserta didik, mulai ditanamkan pendidikan kewirausahaan (entrepreneurship).

ad.4.

Pemerintah membangun sekolah dalam rangka upaya mencerdaskan kehidupan bangsa seperti amanat konstitusi. Oleh karena itu seyogyanya sekolah yang dibangun pemerintah dan kemudian menjadi ”sekolah negeri” harus berubah fungsi, karena investasi Pemerintah tersebut adalah investasi untuk publik. Sekolah-sekolah negeri ke depan harus bergeser menjadi sekolah publik.

Bila sebelumnya sekolah negeri hanya dipakai siswa untuk aktivitas belajar dari siswa sekolah tersebut, ke depan fungsi dan pemanfaatan sekolah negeri harus ditingkatkan, tidak hanya untuk siswa dari sekolah itu, tetapi pada saat tidak digunakan untuk kegiatan belajar mengajar dapat dimanfaatkan untuk kegiatan anggota masyarakat dengan ketentuan yang terkendali. Dengan demikian sekolah-sekolah negeri dapat dimanfaatkan
seluas-luasnya.

ad.5.

Sekolah yang tadinya berdasarkan sisi pasokan (supply oriented) bergeser menjadi berdasarkan kebutuhan (demand oriented). Dalam hal ini pemerintah dan penyelenggara pendidikan harus memberikan layanan kebutuhan siswa, pendidik, tenaga kependidikan dan orang tua. Dengan demikian terjadi pergeseran orientasi yaitu ingin memberikan keterjaminan dalam layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan.